Syarat dan Ketentuan Mendapatkan Kartu Perlindungan Sosial (KPS)

KARTU PERLINDUNGAN SOSIAL (KPS) adalah Kartu yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dalam rangka Program Percepatan dan Perluasan Sosial (P4S). Dengan memiliki KPS, rumah tangga berhak menerima program-program perlindungan sosial, seperti: Raskin dan Bantuan Siswa Miskin (BSM), sesuai dengan ketentuan yang berlaku hingga tahun 2014. KPS memuat informasi Nama Kepala Rumah Tangga, Nama Pendamping Kepala Rumah Tangga, Nama Anggota Rumah Tangga, Alamat Rumah Tangga, dilengkapi dengan kode batang beserta nomor identitas KPS yang unik. Bagian depan bertuliskan Kartu Perlindungan Sosial dengan logo burung Garuda.

Sebagai penanda Rumah Tangga Miskin, Kartu Perlindungan Sosial ini berguna untuk mendapatkan manfaat dari Program Subsidi Beras untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah atau dikenal dengan Program RASKIN. Selain itu KPS dapat juga digunakan untuk mendapatkan manfaat program Bantuan Siswa Miskin (BSM) dan Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS). Pemerintah mengeluarkan Kartu Perlindungan Sosial ini kepada 15,5 juta Rumah Tangga Miskin dan rentan yang merupakan 25% Rumah Tangga dengan status sosial ekonomi terendah di Indonesia.

Kartu Perlindungan Sosial dikirimkan langsung ke alamat Rumah Tangga Sasaran (RTS) oleh PT Pos Indonesia (Persero).
 

SYARAT DAN KETENTUAN

1. Kepala Rumah Tangga beserta seluruh Anggota Rumah Tangganya berhak menerima Program Perlindungan Sosial sesuai ketentuan yang berlaku
2. Kartu ini harus disimpan dengan baik, kehilangan atau kerusakan Kartu menjadi tanggung jawab Pemegang Kartu
3. Penerima Program Perlindungan Sosial harus dapat menunjukan kartu ini pada saat pengambilan manfaat program
4. Kartu tidak dapat dipindahtangankan
5. Nomor Kartu Keluarga yang tercantum pada KPS tidak menjadi persyaratan utama bagi penerima kartu untuk memperoleh manfaat dari program perlindungan sosial.

MANFAAT KARTU PERLINDUNGAN SOSIAL (KPS) adalah KPS membantu memastikan agar rumah tangga miskin dan rentan dapat menerima manfaat dari semua Program Perlindungan Sosial yang berhak diterimanya sehingga membantu upaya rumah tangga untuk keluar dari kemiskinan.

CARA PENYAMPAIAN KARTU PERLINDUNGAN SOSIAL (KPS) adalah KPS diantar langsung oleh PT Pos Indonesia (Persero) ke Rumah Tangga Sasaran sekitar bulan juni 2013, tanpa dikenai biaya apapun.

SUMBER DATA KARTU PERLINDUNGAN SOSIAL adalah Data Rumah Tangga Sasaran (RTS) bersumber dari Basis Data Terpadu (BDT) yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Pendataan RTS telah dilakukan sebanyak tiga kali oleh Badan Pusat Statistik (BPS), yaitu: Pendataan Sosial Ekonomi (PSE) pada tahun 2005, Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) pada tahun 2008, dan yang terakhir PPLS pada tahun 2011.

Dalam rangka meningkatkan keakuratan data RTS, metodologi pendataan RTS disempurnakan, yang mana penyempurnaan metodologi tersebut dikoordinasikan oleh TNP2K. Pendataan di lapangan untuk mencacah seluruh karakteristik Rumah Tangga sasaran dilakukan oleh BPS. Hasil pencacahan tersebut disampaikan kepada TNP2K untuk diolah sehingga menghasilkan 40% data Rumah Tangga dengan status sosial ekonomi terendah. Data tersebut kemudian dikelola sebagai Basis Data Terpadu (BDT).

Berdasarkan Basis Data Terpadu (BDT), diputuskan bahwa KPS diberikan kepada 25% Rumah Tangga dengan status sosial ekonomi terendah. Sebagaimana diketahui, bahwa jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan pada bulan September 2012 adalah 11,66%. Maka, pemberian KPS tidak hanya mencakup mereka yang miskin namun juga mencakup mereka yang rentan.

Tanya Jawab Mengenai Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Cara /Syarat Mendapatkannya

1. Apa yang dimaksud dengan Program Indonesia Pintar melalui pemberian Kartu Indonesia Pintar (KIP)?
Program Indonesia Pintar melalui KIP adalah pemberian bantuan tunai pendidikan kepada anak usia sekolah yang berasal dari keluarga kurang mampu, yang merupakan bagian dari penyempurnaan Program Bantuan Siswa Miskin (BSM).

2. Siapa penyelenggara Program Indonesia Pintar melalui KIP?
Program Indonesia Pintar melalui KIP diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Dasar, Menengah dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kementerian Agama (Kemenag).

3. Mengapa siswa/anak diberikan KIP?
Program bantuan pendidikan melalui Program Indonesia Pintar ini ditandai dengan pemberian Kartu Indonesia Pintar (KIP) kepada siswa/anak usia sekolah yang berasal dari keluarga kurang mampu. KIP diberikan sebagai penanda untuk menjamin agar seluruh anak usia sekolah dari keluarga kurang mampu terdaftar sebagai penerima bantuan sampai anak lulus SMA/SMK/MA.

4. Apa tujuan dari Program Indonesia Pintar Melalui KIP?
a. Menghilangkan hambatan siswa secara ekonomi untuk berpartisipasi di sekolah sehingga mereka memperoleh akses pelayanan pendidikan yang lebih baik di tingkat dasar dan menengah.
b. Mencegah anak/siswa mengalami putus sekolah akibat kesulitan ekonomi.
c. Menarik anak/siswa yang putus sekolah agar kembali bersekolah.
d. Membantu anak/siswa kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan kegiatan pembelajaran.
e. Mendukung penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun (9) dan Pendidikan Menengah Universal (Wajib Belajar 12 tahun).

5. Siapa saja sasaran penerima KIP?
Pada tahap awal (November – Desember 2014) KIP diberikan kepada 161.840 anak siswa di sekolah/madrasah di 19 Kabupaten/Kota yang telah terdaftar sebagai penerima manfaat Program BSM (Bantuan Siswa Miskin) pada Tahun Ajaran 2013/2014. Pada tahap selanjutnya (Tahun 2015), Kartu Indonesia Pintar (KIP) akan diberikan secara bertahap.

6. Apa saja kriteria/persyaratan siswa penerima KIP?
a. Berasal dari Rumah Tangga pemilik KPS/KKS yang terdaftar di sekolah/madrasah dan mendapatkan BSM di 2014.
b. Berasal dari Rumah Tangga pemilik KPS/KKS tetapi belum terdaftar sebagai penerima BSM di sekolah/madrasah.

7. Berapa jumlah manfaat Program Indonesia Pintar?
Jumlah manfaat KIP masih sama seperti Program BSM. Untuk tingkat SD/MI adalah sebesar Rp. 225.000/semester (Rp. 450.000 per tahun), tingkat SMP/MTs Rp. 375.000/semester (Rp. 750.000 per tahun) dan tingkat SMA/SMK/MA sebesar Rp. 500.000/semester (Rp. 1.000.000 per tahun). Untuk siswa yang akan lulus (kelas 6, 9 dan kelas 12) hanya menerima manfaat untuk 1 semester saja.

8. Bagaimana mekanisme penggunaan Kartu Indonesia Pintar (KIP) untuk mendapatkan bantuan pendidikan di Tahun 2015?
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan:
a. Siswa yang sudah memiliki KIP membawa kartu tersebut ke sekolah tempat siswa tersebut terdaftar.
b. Sekolah mencatat data siswa tersebut dengan benar sesuai format, merekapitulasi data semua siswa pemilik KIP dan mengirimkan rekapitulasi tersebut ke Dinas Pendidikan dan Kankemenag Kabupaten/Kota.
c. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota mengirimkan semua hasil rekapitulasi sekolah di Kabupaten/Kota tersebut ke Kemendikbud dengan menembuskan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi.
d. Kemendikbud akan menerbitkan Surat Keputusan (SK) Penetapan siswa penerima manfaat KIP dan mengirimkan SK tersebut ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan daftar penerima manfaat KIP ke lembaga/bank penyalur yang ditunjuk.
e. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota akan mengirimkan surat pemberitahuan dan daftar penerima manfaat KIP ke sekolah serta lokasi dan waktu pengambilan dana bantuan.
f.    Sekolah memberitahukan ke siswa/orangtua waktu pengambilan dana bantuan.
g.   Siswa/orangtua mengambil dana bantuan ke lembaga/bank penyalur yang ditunjuk.

Kementerian Agama:
a.   Siswa yang sudah memiliki KIP membawa kartu tersebut ke madrasah tempat siswa tersebut terdaftar.
b.   Untuk Madrasah Swasta, Kepala Madrasah mencatat dan merekapitulasi siswa yang memiliki KIP dan siswa dari keluarga penerima KPS/KKS berdasarkan format untuk kemudian merekapitulasi nama siswa tersebut sebagai penerima manfaat KIP.
c.   Kepala Madrasah Swasta membuat Surat Keputusan (SK) Penetapan Siswa Penerima manfaat KIP, berita acara SK serta Rekapitulasi Siswa Calon Penerima manfaat KIP dan mengirim seluruh salinan format ke Kantor Kementerian Agama/Kankemenag Kabupaten/Kota.
d.   Untuk Madrasah Negeri yang memiliki DIPA/anggaran sendiri, rekapitulasi siswa penerima manfaat KIP dikirimkan ke Kankemenag Kabupaten/Kota.
e.   Kankemenag Kabupaten/Kota merekapitulasi usulan siswa calon penerima manfaat program dan menetapkan seluruh penerima manfaat yang memiliki KIP serta anak/siswa dari keluarga KPS/KKS yang belum menerima KIP.
f.    Menerbitkan SK Daftar Siswa Calon Penerima manfaat KIP serta Rekapitulasi Siswa dan kemudian mengirimkan seluruh salinan ke Kantor Wilayah/Kanwil Kementerian Agama Provinsi.
g.   Kanwil Kementerian Agama Provinsi merekapitulasi siswa penerima manfaat dari Kankemenag Kabupaten/Kota dan menetapkan seluruh penerima BSM yang memiliki KIP serta anak/siswa dari keluarga KPS/KKS sebagai penerima manfaat KIP.
h.   Kanwil Kementerian Agama Provinsi menerbitkan Surat Keputusan (SK) dan rekapitulasi siswa penerima manfaat program kemudian mengirimkan salinan SK ke Kankemenag Kabupaten/Kota untuk kemudian diteruskan ke madrasah untuk diinformasikan kepada siswa penerima manfaat program melalui KIP.
i.    Madrasah memberitahukan ke siswa/orangtua waktu pengambilan dana bantuan. Siswa/orangtua mengambil dana bantuan ke lembaga/bank penyalur yang ditunjuk.

9. Bagaimana jika anak tidak memiliki KIP tetapi orangtuanya memiliki KKS/KPS?
Apakah KKS/KPS dapat digunakan untuk mendapatkan bantuan Program Indonesia Pintar? Siswa/anak dapat menggunakan KKS/KPS yang dimiliki oleh orangtuanya jika belum memiliki KIP dengan cara:
a.   Membawa KKS/KPS yang dimiliki beserta dokumen pendukung seperti Kartu Keluarga/KK atau Surat Keterangan yang menyatakan anak sebagai anggota keluarga KPS/KKS (jika anak/keluarga tidak memiliki KK) ke sekolah/madrasah tempat anak terdaftar.
b.   Sekolah/madrasah akan mencatat data anak ke dalam daftar calon penerima KIP untuk kemudian direkap ke Dinas Pendidikan/Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
c.   Dinas Pendidikan/Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota menyerahkan daftar rekap tersebut ke Kemendikbud/Kemenag.
d.   Kemendikbud/Kemenag akan mencatat dan mengirimkan KIP tambahan utk siswa/anak ke alamat sekolah/rumah tangga.

10. Bagaimana jika KIP/KKS/KPS hilang?
Seperti yang tertera pada bagian belakang kartu, bahwa kartu menjadi tanggung jawab penerima kartu dan harus dijaga dengan baik. Segala kerusakan dan kehilangan kartu menjadi tanggung jawab penerima kartu, dimana kartu yang hilang tidak bisa digantikan.

11. Apakah bantuan dapat segera diambil setelah mendapatkan KIP?
Pada Bulan November-Desember 2014, KIP diberikan kepada 161.840 siswa di 19 Kabupaten/Kota. KIP ini diberikan hanya sebagai penanda bahwa anak tersebut berhak untuk mendapatkan bantuan pendidikan Program Indonesia Pintar untuk seterusnya sampai jenjang pendidikan SMA/SMK/MA. KIP dapat digunakan untuk mengambil bantuan di tahun 2015 (semester II Tahun Ajaran 2014/2015) karena siswa sudah menerima manfaat Program BSM pada tahun ini (Semester I Tahun Ajaran 2014/2015).

12. Kapan manfaat Program Indonesia Pintar melalui KIP disalurkan?
Manfaat program Indonesia Pintar melalui KIP akan disalurkan dua kali dalam satu tahun. Pembayaran untuk Semester I dilakukan pada bulan Agustus sampai November dan pembayaran semester II dilakukan pada bulan Maret/April.

13. Bagaimana cara siswa mendapatkan manfaat Program Indonesia Pintar melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP)?
Siswa/orangtua dapat mengambil secara langsung manfaat KIP ke lembaga/bank Penyalur yang ditunjuk dengan membawa dan menunjukkan beberapa dokumen sebagai pendukung berupa Surat Pemberitahuan Penerima BSM dari Kepala Sekolah/Madrasah, dan bukti identitas lainnya seperti Akte Kelahiran, Kartu Keluarga, Rapor, Ijazah, dll).

14. Untuk apa sajakah bantuan tunai melalui KIP ini dapat digunakan? Bantuan/dana tunai pendidikan digunakan untuk memenuhi kebutuhan pendukung biaya pendidikan siswa seperti:
a.   Pembelian buku dan alat tulis sekolah
b.   Pembelian pakaian/seragam dan alat perlengkapan sekolah (tas, sepatu, dll)
c.   Biaya transportasi ke sekolah
d.   Uang saku siswa/ iuran bulanan siswa
e.   Biaya kursus/les tambahan
f.    Keperluan lain yang berkaitan dengan kebutuhan pendidikan di sekolah/madrasah

Sumber: http://pengaduanpip.kemdikbud.go.id/faq.php

Download Contoh Proposal BOSDA 2016

KKMA Sangkapura - Hai.. Netters.. Selamat Anda nyasar di situs ini, kini yang anda cari ada disini, saya yakin sahabat operator / tata usaha di madrasah anda saat ini sedang menginginkan contoh Proposal BOSDA (Bantuan Operasional Sekolah Daerah) ini, seperti halnya saya ketika awal menjadi tata usaha sibuk berselayar di internet mencari contoh dan format BOSDA ini.

Namun kini saatnya saya berbagi dengan saudara semua yang senasib seperjuangan.... kita sadari bahwa operator madrasah (Tata Usaha) menjadi kaki tangan utama dan sangat vital di madrasah, dan tentu tugasnya luar biasa banyak & terus menerus tanpa henti, begitu juga kerjanya harus lebih extra, dan meskipun pemerintah belum melirik nasib kita. mari kita tetap semangat dalam beribadah (ikhlas beramal) heheheh..... semoga kedepannya bisa lebih baik.

Oia... kok jadi melantur kemana-mana, langsung pada intinya; silahkan DOWNLOAD CONTOH PROPOSAL BOSDA TAHUN ANGGARAN 2016. KLIK DISINI.

Berikut adalah Daftar Isi Dalam Contoh Proposal ini;

SAMPUL PROPOSAL                                                                                                  

REKAPITULASI DANA BOSDA                                                                               

SURAT PERMOHONAN                                                                                             

PAKTA INTEGRITAS                                                                                                  

SURAT PERNYATAAN                                                                                              

FOTO COPY IZIN OPERASIONAL                                                                          

FOTO COPY REKENING                                                                                           

KATA PENGANTAR                                                                                                   

DAFTAR ISI                                                                                                                  

BAB I      PENDAHULUAN

A.   LATAR BELAKANG                                                                             1

B.   LANDASAN HUKUM                                                                           2

C.   MAKSUD DAN TUJUAN                                                                     2

BAB II    RENCANA ANGGARAN BANTUAN

A.  RAB UN                                                                                                  3

B.  RAB INSENTIF                                                                                      3

C.  RAB BOSDAM                                                                                       3

D.  RAB BKSM                                                                                             4

BAB III   PENUTUP

A.  KESIMPULAN                                                                                       5

B.  SARAN                                                                                                    5

Semoga Contoh proposal ini bermanfaat, mohon sumbangsih pemikiran dan kritik saran demi kemajuan kita bersama di Lembaga Pendidikan Islam..  SELAMAT BEKERJA.!

Syarat dan Ketentuan Pemutihan NIG-NITK 2015

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Kepada semua operator yang terhormat kami informasikan tentang PEMUTIHAN NIG-NITK. Pemutihan NIG-NITK dilaksanakan karena adanya pembenahan database yang ada.

Pemutihan NIG-NITK dapat dilakukan bagi :

1. GTT atau PTT NON PNS

2. Yang sudah mempunyai NIG-NITK harus melakukan pengajuan baru

3. Pengajuan NIG-NITK baru yang belum punya

Persyaratan dan ketentuan

Sehubungan dengan pemutihan maka pengajuan NIG-NITK sebaiknya dilakukan perlembaga dengan urutan :

1. Profil sekolah ( 1 rangkap )

2. SK Pembagian tugas Mengajar ( 1 rangkap )

3. Foto copy Surat Ijin Operasional dari dinas Pendidikan ( 1 rangkap )

4. Foto copy NPSN ( 1 rangkap )

5. Usulan per-PTK distaples jadi satu yang beisi :

a. Formulir pengajuan NIG-NITK

b. Ijazah Terakhir

c. SK Pengangkatan Guru/PTK awal & akhir legalisir Ketua Yayasan/Kepala Madrasah

d. Untuk Formal (bukti PegId/Kartu NUPTK)

e. Sertifikat Pendidikan ( bila ada )

f.  NIG lama bila sudah punya

g.  Foto dalam bentuk file dengan ukuran 3 x 4

Bendel jadi satu dalam satu snelhekter per sekolah dalam satu map dibuat rangkap 2 arsip untuk UPTD dan Dinas Pendidikan. Warna map kuning untuk pendidikan formal dan warna merah untuk pendidikan Non formal

Untuk UPTD rekap data excel tolong format jangan dirubah, buat folder untuk foto dengan nama {formal kec, .. … dan non formal kec …). Rename foto dengan nomor urut yang ada di rekap excel sesuai dengan sheet (formal dan non formal)

Waktu pengumpulan untuk lembaga ke UPTD paling lambat tgl 1 Mei 2015

Adapun format/formulir pengajuan NIGNITK dan rekap dapat di download di sini,
klik FORMULIR NIG NIK    &    REKAPNIG-NITK 2015 terbaru

Kontak admin untuk info lebih jelas